Dugaan Penambahan Siswa Siluman, DPP Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menggelar aksi unjuk rasa

aksi ujuk rasa di depan rujab gubernur

Sulselexpose.id.Makassar--Aksi unjuk rasa Puluhan mahasiswa yang tergabung Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Senin, (15/08/2022).

Aksi massa itu awalnya berlangsung kondusif yang di jaga ketat aparat keamanan namun berujung bentrok karena aspirasi mereka diabaikan. Dengan sejumlah massa bertubuh besar yang diduga preman.

alam aksi ini, Jendral Lapangan DPP OPM, Sadam Husein mengungkapkan aksi ini adalah aksi yang kedua kalinya yang digelar DPP OPM terkait bobroknya pendidikan di Sulsel.

“Adanya indikasi dugaan penambahan siswa siluman yang jumlah SMAN sebanyak 23/SMKN sebanyak 10 se-Kota Makassar tahun ajaran 2022/2023, yang melalui WhatsApp dan daftar nama-nama yang dikirim Kabid Dikmen SMAN Disdik Sulsel dalam hal ini atas nama Asqar di mana hal ini kuat dugaan melanggar Permendikbud tentang Dapodik yang jumlah maksimal siswa perromel sebanyak 36, namun hasil temuan ada beberapa SMAN/SMKN melebihi batas aksimal yang ditetapkan oleh dapodik,” bebernya.

Sadam juga meminta kepada pihak Gubernur Sulsel memperhatikan siswa menengah kebawah penghasilan orang tuanya yang belum masuk sekolah.

“Dia adalah generasi penerus, maka kasih juga dia ruang untuk mengenyam bangku sekolah yang layak dan bisa dijangkau,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Forum Orang Tua Murid yang juga Dewan Pembina OPM, Herman Hafid Nassa, mengungkapkan sesuai dengan PPDB tidak ada lagi penerimaan calon siswa baru jika PPDB sudah dinyatakan ditutup, yang dimana kurang lebih 2 ribu siswa siluman yang dipaksakan harus diakomodir di setiap SMAN/SMKN se-Kota Makassar, tanpa memperhitungkan payung hukum dan kesiapan tenaga pengajar.

“Adapun indikasi dugaan manipulasi pengadaan anggaran server penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun anggaran 2022/2023 dengan berkisaran anggaran 2,3 Miliyar lebih di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan,” terangnya.

“Ada juga dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 7, SMAN 9, SMAN 16, SMAN 20, SMAN 21, SMAN 22 dan SMKN 2, SMKN 4 dan SMKN 5,” lanjut Herman.

Adapun pernyataan sikap DPP OPM diantaranya:

1. Mendesak Gubernur Sulsel mencopot Kadis Pendidikan Sulsel, Sekdis Pendidikan Sulsel dan Kabid Dikmen SMAN Disdik Sulsel.

2. Mendesak Gubernur Sulsel mencopot Kepala Sekolah di SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 7, SMAN 9, SMAN 16, SMAN 20, SMAN 21, SMAN 22 dan SMKN 2, SMKN 4 dan SMKN 5.

3. Mendesak Gubernur segera mencabut nama-nama yang sudah diserahkan oleh Kabid Dikmen Disdik Sulsel ke setiap Sekolah SMAN/SMKN se-Kota Makassar yang berkisaran kurang lebih 2 ribu calon siswa baru tambahan jalur offline karena bertentangan dengan Permendikbud tentang penambahan drumbel jumlah kelas.

4. Mendesak Gubernur Sulsel mecopot Kadis, Sekdis, Kabid Dikmen SMAN karena tahun ini gagal total melaksanakan PPDB karena tidak maksimal bahkan sangat merugikan bagi warga Kecamatan Makassar, Wajo, Kepulauan Sangkarrang yang belum memiliki SMAN, bahkan merugikan calon peserta didik karena PPDB jalur onlien hanya memberikan kesempatan 2 kali mengikuti seleksi padahal tahun sebelumnya sampai 4 kali kesempatan dan terkhusus jalur zonasi tidak tepat dalam menentukan titik.

6. Mendesak Kejati Sulsel mengusut dugaan penyalaguaan APBD pengadaan server PPDB online tahun ajaran 2022-22023 dan mengusut dugaan pungli kurang lebih 2000 siswa SMAN/SMKN yang dimaksud diatas.