Pemkab Pangkep melakukan Penandatanganan perjanjian
kerja sama (PKs) Sistem Perlindungan Sosial Tenaga Kerja untuk Pekerja Rentan
Pangkep Melindungi Yang Lemah (Silessureng MYL) dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Penandatanganan PKs dilakukan oleh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan disaksikan Bupati
Pangkep MYL, di Gedung Bundar Rujab Bupati Pangkep, Kamis (18/7/2024).
Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) mengatakan,
program ini telah berjalan tahun 2021.
Sebelumnya, Pemkab Pangkep memilki program pemberian
uang kedukaan sebesar Rp 1juta .
“Melihat kondisi masyarakat saya ambil kasus di desa
Pitue, ada masyarakat kecelakaan kapal anaknya mau lanjut sekolah tapi tidak
ada uang, ini menjadi salah satu terobosan program ini, datanglah BPJS
Ketenagakerjaanbisa memberikan bantuan Rp 42juta, “katanya.
“Dengan adanya BPJS ini bagaimana keluarga yang
ditinggalkan tidak putus asa dan bisa melanjutkan hidupnya dan yang punya anak
bisa melanjutkan sekolahnya, ” tambahnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Mulyati Nasrun
menjelaskan, Pemda Pangkep menanggung dan melindungi warganya yang pekerja
rentan dan rentan miskin untuk dibayarkan iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan.
Sehingga, jika ada yang mengalami resiko meninggal dan resiko kecelakaan kerja.
BPJS Ketenagakerjaan segera membayar biaya pengobatan hingga santunan jika
mengalami catat atau meninggal dunia.
“Pekerja rentan termasuk nelayan, pedagang dan
pabentor serta yang memiliki resiko tinggi, ” katanya.
Tercatat, saat ini pemkab Pangkep menanggung iuran
jaminan ketenagakerjaan sebanyak 7200 pekerja rentan.
Selain pekerja rentan, Pemkab Pangkep juga menanggung
pegawai pemerintah non ASN atau THL sebanyak 3500 orang.
Selain penandatanganan PKS, diserahkan santunan untuk
keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Meninggal karena sakit, diberikan santunan kematian
sebesar Rp42 juta. Meninggal karena kecelakaan kerja, diberikan santunan
sebesar Rp 73 juta.
“Jumlah penerima delapan orang. Tujuh meninggal karena
sakit, satu meninggal karena kecelakaan, ” ujarnya.
Pihaknya berharap, semua unsur pekerja memiliki
jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika tidak mampu membayar iuran, dapat diajukan
ke Pemerintah.