WAJO - Penjabat (Pj) Bupati Wajo, Andi Bataralifu mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung program kepala daerah terpilih serta berpartisipasi dalam penyusunan RPJMD dalam kurun waktu 6 bulan ke depan sesuai visi misi yang telah ditetapkan.
Imbauan tersebut disampaikan saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan Hari Kesadaran Nasional di lapangan Kantor Bupati Wajo, Senin (17/2/2025).
"Dalam menyongsong kepemimpinan kepala daerah baru, baik gubernur maupun bupati terpilih, saya mengharapkan seluruh ASN dapat meningkatkan etos kerja dan sinergitas yang lebih baik. Mari tunjukkan jati diri dalam meningkatkan profesionalisme dan dedikasi dengan hati yang tulus serta semangat kebersamaan," ujar Bataralifu.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan masyarakat atas terselenggaranya pemilu yang damai, yang mengantarkan Wajo sebagai daerah terbaik kedua di Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Pilkada damai.
"Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam mensukseskan program selama saya menjabat sebagai Pj Bupati Wajo. Semoga ke depannya Wajo bisa lebih baik lagi," tambahnya.
Terkait pelaksanaan APBD 2025, Bataralifu menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk segera menyusun program dan kegiatan prioritas per triwulan, serta melakukan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024.
"Evaluasi ini penting sebagai bahan koreksi dan pembelajaran agar kesalahan tidak terulang di tahun 2025. Seluruh perangkat daerah harus memprioritaskan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan yang tidak prioritas dan tidak signifikan mendukung visi serta misi daerah agar ditunda pelaksanaannya. Program yang telah direncanakan dalam DPA SKPD harus dilaksanakan dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran, berkualitas dan bernilai hasil.
Dalam mengakhiri arahannya, Pj Bupati Wajo menegaskan pentingnya memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, taat pada peraturan perundang-undangan, profesional, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
