SABBANGPARU, WAJO -- Anggota DPRD Wajo, Rahman Rahim menampung beragam aspirasi masyarakat Sabbangparu saat menggelar reses masa persidangan II tahun sidang 2024/2025 di Takoba Cafe & Resto, Rabu (16/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah permasalahan mengemuka mulai dari penanganan sampah, pendidikan, pelayanan kesehatan, perizinan tambang, hingga fasilitas pemadam kebakaran.
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Sabbangparu, Annaf menyoroti persoalan sampah di Pasar Salojampu yang baunya sangat mengganggu warga sekitar. "Rumah saya pak, kalau saya buka pintu belakangnya, itu lalat masuk ke rumah. Bau sampah dari pasar juga sangat menyengat padahal rumah saya jauh dari pasar," keluhnya.
Annaf juga menyampaikan keprihatinannya terhadap dua Kelompok Belajar (KB) yang "mati suri" akibat minimnya kesejahteraan guru. "Semoga kesejahteraan mereka bisa diperhatikan, minimal gajinya ditambah," harapnya.
Tokoh masyarakat lainnya, Makmur, mengkritisi pelayanan kesehatan yang dinilai diskriminatif. "Kenapa kalau pakai BPJS lambat dilayani, tapi kalau tidak pakai BPJS cepat dilayani," ungkapnya.
Makmur juga menyinggung masalah perizinan tambang pasir yang berpotensi merusak lingkungan. "Di kampung kami, banyak sekali tambang pasir. Aktivitasnya menggali, pasti akan membuat lubang dalam jangka panjang dan itu berpotensi membuat daerah kami tenggelam," tegasnya.
Sementara itu, warga bernama Rahman Baru mengusulkan penempatan armada pemadam kebakaran di Sabbangparu. "Sudah ada 3 titik kebakaran tahun lalu yang korbannya alami kerugian finansial sangat luar biasa. Jadi, kami minta ada armada damkar di sini supaya jika terjadi kebakaran bisa lebih cepat teratasi," harapnya.
 |
| Rahman Rahim hadirkan pelayanan kesehatan Gratis di tengah Reses |
Menanggapi aspirasi tersebut, Rahman Rahim menyatakan akan segera menindaklanjutinya. Untuk masalah sampah, ia menjelaskan telah menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wajo agar menyediakan satu unit mobil sampah dan lima unit kontainer karena Sabbangparu dinilai sudah dalam kondisi "darurat sampah".
Terkait pendidikan, legislator dari Partai Gerindra ini mengungkapkan pihaknya telah memasukkan dua PAUD ke dalam pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Wajo.
"Persoalan izin tambang itu kewenangan provinsi. Tapi tentu ada pertimbangan dari bawah, mulai tanda tangan masyarakat lalu ke instansi di kabupaten sampai ke provinsi. Tapi tetap kami akan lanjutkan ke instansi terkait," jelas Rahman Rahim.
Mengenai permintaan armada damkar, dia menyebutkan bahwa pemerintahan periode sebelumnya pernah menjanjikan satu armada damkar untuk setiap kecamatan, namun belum terealisasi hingga akhir periode. "Semoga pemerintahan yang baru saat ini bisa merealisasikannya, sehingga di Sabbangparu ada armada damkarnya," pungkasnya.
Dalam kegiatan reses ini, Rahman Rahim menghadirkan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Wajo untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
Pejabat yang hadir antara lain perwakilan Dinas P2KBP3A Wajo, Andi Hasnintong, Kepala BLK Wajo Ahmad Adam yang mewakili Disnaker Wajo, Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Watampone Aswin Agustiansyah, Kepala Puskesmas Sabbangparu dr. Hj. Mardiana, Kepala Puskesmas Liu dr. Nur Hasanah, serta Kabag Anggaran DPRD Wajo Ratna Ningsih. (Adv)
