Selayar --- Sejumlah nelayan tradisional di Kawasan Taman Nasional Takabonerate mengeluhkan praktik jual beli ikan yang dinilai tidak adil dan cenderung tebang pilih. Para nelayan mengaku hanya memiliki akses terbatas untuk menjual hasil tangkapan mereka. Sabtu (26/04/2025)
Berdasarkan pengakuan beberapa nelayan, saat ini hanya dua pengusaha lokal, yakni Pimping dan H. Neng, yang masih bersedia membeli hasil tangkapan mereka. Sementara itu, kapal-kapal pembeli dari luar daerah lebih memilih bertransaksi langsung dengan para pengusaha besar di kawasan tersebut.
"Kalau hasil bius tidak ada, kami susah jual. Yang bisa beli hanya Pimping dan H. Neng, itupun harganya tidak menentu," ungkap salah satu nelayan yang meminta namanya tidak dipublikasikan
Nelayan lainnya menambahkan bahwa kapal-kapal pembeli dari luar daerah cenderung langsung bertransaksi dengan pengusaha tertentu yang memiliki modal besar. Hal ini dinilai telah memutus akses para nelayan kecil untuk menjual hasil tangkapannya dengan harga yang lebih kompetitif.
Praktik tebang pilih ini dikhawatirkan semakin mempersempit ruang gerak ekonomi bagi nelayan tradisional, yang bergantung penuh pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Kami seperti jadi penonton saja. Padahal laut ini juga milik kami. Tapi yang menikmati hasil justru mereka yang punya modal besar," keluh salah seorang nelayan.
Takabonerate yang merupakan taman nasional laut terbesar ketiga di dunia, seharusnya menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir di sekitarnya. Namun realitanya, banyak nelayan kecil yang merasa terpinggirkan dalam rantai distribusi hasil laut.
Para nelayan berharap pihak berwenang segera turun tangan menelusuri dugaan ketidakadilan dalam tata niaga ikan di kawasan tersebut. Pemerintah daerah maupun pengelola kawasan konservasi diminta mengevaluasi sistem distribusi dan memperjelas mekanisme perdagangan hasil laut.
"Kami berharap ada regulasi yang melindungi nelayan kecil. Setidaknya ada jaminan bahwa hasil tangkapan kami bisa dijual dengan harga yang layak," harap salah satu nelayan.
Aktivis lingkungan dan kelautan setempat, Arman Sulawesi, yang dihubungi terpisah mengatakan bahwa permasalahan tata niaga perikanan memang sudah lama menjadi isu di kawasan Takabonerate.
"Perlu ada intervensi pemerintah untuk memastikan sistem perdagangan yang lebih adil. Misalnya dengan memfasilitasi koperasi nelayan atau pasar ikan yang dikelola bersama," usulnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang setempat maupun para pengusaha yang disebutkan dalam keluhan para nelayan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi.
Sementara itu, Balai Taman Nasional Takabonerate melalui perwakilannya menyatakan akan menindaklanjuti laporan ini dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik.
"Kami akan meminta keterangan dari semua pihak dan berupaya mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak, terutama nelayan kecil," kata Haeruddin, salah satu petugas Balai Taman Nasional Takabonerate.
Kasus ini menambah daftar panjang permasalahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia, khususnya di kawasan konservasi yang juga berfungsi sebagai area pemanfaatan tradisional oleh masyarakat lokal (NR)
